Bureaucratic Capacity and Urban Image Formation: The Role of Local State Civil Apparatus in Spatial Reordering in Serang City, Banten

Abstract

Artikel ini mengkaji peran aparatur sipil negara daerah dalam penataan ruang dan pembentukan citra kota di Kota Serang, Banten, dengan fokus pada koridor Royal Baroe–Pasar Lama. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa ruang kota bukan hanya wilayah fisik, tetapi juga arena tata kelola tempat birokrasi, kepemimpinan politik, dan komunikasi publik berinteraksi untuk membentuk persepsi masyarakat serta aktivitas ekonomi lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis bagaimana perangkat pemerintah daerah menerjemahkan arah kebijakan ke dalam tindakan terkoordinasi melalui relokasi pedagang, penataan lingkungan, aktivasi event, perencanaan kelembagaan, dan pengelolaan kawasan. Data diperoleh dari wawancara dengan 12 informan, observasi lapangan, dan bahan dokumenter dari laporan resmi serta publikasi terkait. Berdasarkan temuan, artikel ini mengidentifikasi tiga pola utama. Pertama, birokrasi daerah bertindak sebagai koordinator utama yang menghubungkan regulasi, pelayanan publik, ketertiban umum, dan fasilitasi ekonomi. Kedua, citra kota diproduksi melalui perbaikan visual, event publik, branding simbolik, serta penciptaan suasana yang lebih aman dan menarik. Ketiga, keberlanjutan kawasan yang telah ditata sangat bergantung pada tata kelola pascaproyek, terutama konsolidasi kelembagaan, pemeliharaan, dan pembinaan pedagang. Dalam konteks ini, artikel menegaskan bahwa birokrasi lokal tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai produsen legitimasi urban dan makna teritorial. Dengan demikian, transformasi perkotaan yang berkelanjutan memerlukan pengaturan tata kelola yang kokoh melampaui penataan fisik seremonial dan intervensi jangka pendek.