Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives
Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to publishing original research articles and critical studies in the fields of social sciences and humanities. The journal aims to advance theoretical, empirical, and interdisciplinary scholarship that examines social, cultural, political, economic, legal, and humanistic issues within local, national, and global contexts. Its scope includes, but is not limited to, sociology, anthropology, political science, public administration, economics, law, communication studies, education, psychology, cultural studies, history, philosophy, linguistics, literature, and related interdisciplinary approaches. By promoting rigorous academic standards and intellectual dialogue, the journal seeks to provide a credible platform for researchers, academics, and practitioners to share insights, contribute to scholarly debates, and offer critical perspectives that enhance understanding of contemporary societal dynamics and human development.
Ell Publication & Research Center for International Development Studies
Analisis Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Perundang-Undangan: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kekuasaan serta peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang sah, serta menilai penerapan prinsip checks and balances dalam proses pengesahannya. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku serta artikel ilmiah yang relevan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Presiden, sebagai bagian dari lembaga eksekutif, telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif menjalankan tugasnya melalui pembahasan dan persetujuan atas Perppu tersebut sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Secara formal, prinsip checks and balances telah dipenuhi melalui proses persetujuan DPR terhadap Perppu. Meski demikian, masih ada perdebatan mengenai terpenuhinya aspek kegentingan yang mendesak serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara dan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik agar pembentukan regulasi undang-undang dapat berlangsung secara demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum. Kata Kunci: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, checks and balances, Perppu Cipta Kerja, pembentukan undang-undang.
Copyright (c) 2026 Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives
Analisis Konstitusional tentang Pemenuhan Hak-Hak Sosial Ekonomi di Daerah Tertinggal: Studi Kabupaten Rote Ndao
Pemenuhan hak-hak sosial ekonomi merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun berbagai kebijakan desentralisasi telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik, implementasi hak-hak sosial ekonomi di daerah tertinggal masih menghadapi beragam tantangan. Kabupaten Rote Ndao, sebagai salah satu wilayah yang pernah ditetapkan sebagai daerah tertinggal, menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan konstitusional Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan hak-hak sosial ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan dan strategi yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan pendekatan konstitusional. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memiliki dasar kewenangan yang memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan pelayanan sosial. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia aparatur, ketersediaan infrastruktur, karakteristik geografis kepulauan, kompleksitas birokrasi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah melakukan penguatan tata kelola pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan dana transfer, peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dari perspektif hukum tata negara, berbagai kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) sekaligus merupakan bentuk implementasi kewajiban konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi warga negara. Kata Kunci: hak-hak sosial ekonomi, kewenangan pemerintah daerah, hukum tata negara, daerah tertinggal, Kabupaten Rote Ndao.
Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Peningkatan Human Capital, Kinerja Pendidikan, dan Efisiensi Ekonomi Rumah Tangga di Indonesia: Pendekatan Ekonomi Pembangunan dan Manajemen Kebijakan Publik
Penelitian ini menganalisis dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap peningkatan human capital, kinerja pendidikan, efisiensi ekonomi rumah tangga, serta dinamika ekonomi lokal dalam perspektif ekonomi pembangunan dan manajemen kebijakan publik melalui pendekatan studi literatur sistematis dengan analisis tematik dan sintesis naratif terhadap jurnal internasional, laporan lembaga global, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG berkontribusi signifikan terhadap perbaikan status gizi anak yang berdampak pada peningkatan kapasitas kognitif dan produktivitas jangka panjang, peningkatan kehadiran serta prestasi belajar siswa, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, serta penguatan ekonomi lokal melalui efek multiplier pada sektor pangan dan UMKM, meskipun masih terdapat tantangan implementasi berupa kesenjangan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, MBG diposisikan sebagai instrumen strategis investasi modal manusia yang berimplikasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan membutuhkan penguatan tata kelola untuk memastikan efektivitas kebijakan secara berkelanjutan. Kata kunci: makan bergizi gratis, human capital, ekonomi pembangunan. Kata kunci: makan bergizi gratis, human capital, ekonomi pembangunan,
Etika Komunikasi Digital dalam Pembelajaran PAI: Perspektif Turats Hadis dan Akhlak
Transformasi digital yang pesat dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) telah membawa perubahan besar dalam komunikasi instruksional, yang sering kali mengikis batasan tradisional terkait adab (etika) antara pendidik dan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja komprehensif mengenai etika komunikasi digital dalam PAI dengan menggali khazanah intelektual Islam (*turats*), khususnya tradisi kenabian (hadis) dan kitab-kitab etika klasik. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif serta pendekatan tekstual-kontekstual, penelitian ini menganalisis teks dari *Shahih al-Bukhari* (Kitab al-Adab) dan *Tazkirat as-Sami’ wa al-Mutakallim* karya Ibn Jama’ah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *turats* Islam menyediakan landasan yang kokoh bagi etika siber melalui empat paradigma utama: *Qaulan Sadidan* (validasi informasi digital), *Sitr al-‘Ayb* (perlindungan privasi dan anti-perundungan siber), *Hifzh al-Lisan* (kesantunan tekstual di ruang digital), dan *Ihtiram al-Mu'allim* (hierarki virtual antara guru dan murid). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai klasik ini ke dalam *Learning Management System* (LMS) modern serta komunikasi pesan instan yang bersifat sinkron maupun asinkron, PAI dapat bertransformasi dari sekadar sarana transfer pengetahuan kognitif (*naql al-‘ilm*) menjadi proses penyempurnaan karakter (*tahzib al-akhlaq*) yang transformatif di era digital. Kata Kunci: Etika Digital, Pendidikan Agama Islam, Turats, Hadis, Etika Islam (Akhlak).
Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui PPJB Lunas Dalam Hal Pembeli Meninggal Dunia Sebelum Balik Nama
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas jika pembeli meninggal sebelum balik nama. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) serta bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang dibuat secara autentik di hadapan Notaris merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata) dan yurisprudensi Mahkamah Agung/SEMA, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas membuktikan bahwa perikatan jual beli telah selesai. Meninggalnya pembeli tidak membatalkan perjanjian tersebut. Berdasarkan asas le mort saisit le vif, segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Ahli waris berhak menuntut penjual untuk membuatkan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna keperluan balik nama. Untuk melakukan balik nama di Kantor Pertanahan (BPN), ahli waris harus melengkapi persyaratan administratif, termasuk penetapan ahli waris dan pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pewaris.
Pengaruh Kebiasaan Berdoa terhadap Pertumbuhan Iman Pemuda Lingkungan II GMIT Bait El Nunhila
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek dari kebiasaan berdoa terhadap perkembangan iman di kalangan pemuda di Lingkungan II GMIT Bait El Nunhila. Kebiasaan berdoa yang dilakukan dengan baik merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang keberhasilan dalam pengembangan spiritual. Disiplin spiritual yang diterapkan oleh pemuda Kristen mencakup berdoa secara pribadi setiap hari, berdoa dengan penuh perhatian, menyediakan waktu khusus untuk berdoa, serta bersyukur dalam setiap keadaan. Diharapkan, pelaksanaan kebiasaan berdoa yang rutin dapat memperkuat hubungan yang intim dengan Tuhan, meningkatkan pemahaman terhadap firman-Nya, serta memperkokoh iman para pemuda. Dalam studi ini, digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemuda di Lingkungan II GMIT Bait El Nunhila yang juga menjadi subjek dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial (regresi linear sederhana) untuk mengukur pengaruh kebiasaan berdoa terhadap pertumbuhan iman pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan berdoa berperan dalam memengaruhi perkembangan iman pemuda Kristen di Lingkungan II GMIT Bait El Nunhila. Semakin konsisten dan baik kebiasaan berdoa yang dijalani pemuda dalam kehidupan sehari-hari, semakin baik pertumbuhan iman yang mereka tunjukkan dalam aspek kognitif, emosional, dan spiritual. Kebiasaan berdoa yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kedekatan dengan Tuhan, disiplin spiritual, serta kepatuhan terhadap firman-Nya. Oleh sebab itu, gereja perlu mengembangkan program pembinaan dan dukungan rohani untuk membantu meningkatkan kualitas spiritual dan pertumbuhan iman para pemuda. Kata kunci: kebiasaan berdoa, pertumbuhan iman, pemuda Kristen, Lingkungan II, GMIT Bait El Nunhila.
Makna Profesionalisme Auditor dalam Implementasi Standar Audit: Studi Fenomenologi pada KAP Supriadi Laupe
This study explores the meaning of auditor professionalism regarding the implementation of auditing standards at the Supriadi Laupe Public Accounting Firm in Palu City. Utilizing a qualitative approach with a phenomenological method, this study delves into the firsthand experiences of auditors in deeply practicing their professional duties. Data were gathered through in-depth interviews with senior auditors and reinforced by a literature review on auditing standards and the public accounting profession. The findings indicate that the value of professionalism is manifested in the structured application of auditing standards, spanning from the engagement, planning, execution, to the reporting phases. Furthermore, aspects of independence, professional skepticism, and professional judgment serve as vital foundations in evaluating materiality, audit risk, and the sufficiency of audit evidence. This study concludes that the integrity, objectivity, and professional responsibility of auditors play a crucial role in determining audit quality to maintain the credibility of financial statements and public trust.
Auditor Professionalism, Auditing Standards, Audit Quality
Analisis Makna Lagu Lancang Kuning terhadap Realitas Kegagalan Pengelolaan Pemimpin Negara Indonesia dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang Kompeten
Artikel ini memiliki tujuan untuk makna yang terkandung dalam salah satu lagu daerah Melayu yang berjudul Lancang Kuning untuk meneliti korelasi dan relevansinya terhadap realitas kegagalan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten di negara Indonesia. Lagu Lancang Kuning tidak hanya memiliki fungsi sebagai warisan dan khazanah yang dimiliki bangsa Melayu, di sisi lain lagu ini memiliki pesan moral, sosial, dan politik yang sarat terhadap nilai-nilai pemimpin sebuah bangsa yang mestinya bertanggung jawab agar tidak memberikan dampak negatif yang menjadi kelemahan dan menimbulkan potensi bangsa tersebut lemah hingga hancur. Penelitian ini juga menjadikan makna lagu Lancang Kuning sebagai landasan dalam memberikan kritik sosial kepada pemimpin negara untuk memiliki orientasi yang kuat dan jelas terhadap pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan menjadi sebuah acuan terhadap pemimpin negara Indonesia untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam tata kelola negara. Data dalam penelitian ini diperolah melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur budaya Melayu, teori kepemimpinan, dan riset tentang pengembangan sumber daya manusia. Kata Kunci : Lancang Kuning, Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia.
Implementasi Kompilasi Dan Aup Sebagai Solusi Layanan Profesional Akuntan Publik Masa Kini: Studi Pada Kap Supriadi Laupe
Perkembangan kebutuhan informasi keuangan di era digital mendorong profesi akuntan publik untuk menyediakan layanan yang lebih fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jasa kompilasi dan Agreed-Upon Procedures (AUP) sebagai solusi layanan profesional akuntan publik masa kini pada KAP Supriadi Laupe. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel profesional, serta publikasi resmi organisasi profesi akuntan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa kompilasi dan AUP memberikan alternatif layanan non-audit yang relevan bagi perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan yang cepat, sistematis, dan efisien tanpa harus melakukan audit penuh. Jasa kompilasi membantu penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur sesuai standar akuntansi, sedangkan AUP memberikan fleksibilitas pemeriksaan berdasarkan prosedur yang disepakati sesuai kebutuhan klien. Implementasi kedua layanan tersebut juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi akuntansi berbasis cloud dan sistem pencatatan otomatis yang meningkatkan efektivitas dan akurasi pelayanan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kompilasi dan AUP dapat menjadi solusi layanan profesional akuntan publik yang inovatif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisnis modern
jasa kompilasi, Agreed-Upon Procedures (AUP), layanan nonaudit, akuntan publik, digitalisasi.
Analisis Pola Komunikasi Vertikal dan Horizontal pada Instansi Pemerintahan di Kota Serang Provinsi Banten
Penelitian ini mengkaji pola komunikasi vertikal dan horizontal pada instansi pemerintahan di Kota Serang, Provinsi Banten, untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang menghambat koordinasi birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Teknik purposive sampling diterapkan pada dua belas informan kunci yang terdiri atas pejabat struktural dan staf koordinasi dengan masa kerja minimal tiga tahun. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi sistematis, penyajian matriks, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi vertikal masih didominasi pola satu arah dan formal, menciptakan asimetri informasi dan umpan balik yang tertunda. Sebaliknya, komunikasi horizontal sangat bergantung pada jaringan informal dan platform pesan digital yang lincah namun minim akuntabilitas institusional, sehingga berpotensi memicu fragmentasi implementasi kebijakan. Penelitian mengonfirmasi bahwa budaya hierarkis kaku, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan ketiadaan forum koordinasi lintas-OPD yang terstandar menjadi penghambat utama. Studi ini menyumbangkan kerangka pemetaan komunikasi kontekstual bagi pemerintah daerah urban serta merekomendasikan integrasi platform koordinasi digital resmi dengan forum antar-OPD terstruktur. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bagi reformasi tata kelola administrasi publik dan menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi birokrasi di kota menengah Indonesia.
Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok Agraria (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel)
Sengketa peralihan hak atas tanah merupakan salah satu permasalahan hukum agraria yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan pemilik sah. Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik sah dan tidak sesuai prosedur hukum dinyatakan tidak sah. Pertimbangan hakim didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, pelanggaran Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997, serta adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan tersebut membatalkan peralihan hak dan memulihkan hak pihak yang dirugikan.
Supremasi Konstitusi dan Politik Legislasi KUHP Nasional: Analisis Hukum Tata Negara terhadap UU No. 1 Tahun 2023
The enactment of the New Indonesian Criminal Code through Law No. 1 of 2023 represents a significant milestone in the reform of national criminal law and reflects a strategic direction of Indonesia’s legal policy. However, as a comprehensive and codified statute, the New Criminal Code raises constitutional questions regarding its alignment with the principle of constitutional supremacy under the 1945 Constitution. This study aims to analyze the constitutional position of the New Criminal Code within Indonesia’s legal hierarchy and to examine the political-legal dynamics that shaped its legislative formation. Employing normative legal research with statute, conceptual, and historical approaches, this study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials using qualitative normative analysis and deductive legal reasoning. The findings reveal that while the New Criminal Code formally complies with the constitutional framework, several strategic provisions demonstrate potential tensions with constitutional principles, particularly in relation to freedom of expression, legal certainty, and the limitation of fundamental rights. Moreover, the legislative process of the New Criminal Code reflects a strong configuration of political power, ideological narratives, and limited substantive public participation, which affects its constitutional legitimacy. This study concludes that the constitutional validity of the New Criminal Code depends not only on its formal enactment but also on its substantive consistency with the values of constitutionalism. Strengthening constitutional review mechanisms and reorienting future criminal law legislation toward a more constitutionally grounded approach are essential to ensuring the supremacy of the Constitution in Indonesia’s legal system.
constitutional supremacy; New Criminal Code; political law; constitutional review; Indonesian constitutional law.
Legal Implications of Separating National And Regional Elections On The Terms of Office Of Regional Heads : An Analysis of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024
Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, pronounced on June 26, 2025, represents a constitutional milestone that fundamentally alters Indonesia's electoral design. The Court declared the concurrent election provisions in Article 167(3) and Article 347(1) of Law Number 7 of 2017 and Article 3(1) of Law Number 8 of 2015 conditionally unconstitutional, mandating a separation between National Elections (electing DPR, DPD, and President/Vice President members) and Regional Elections (electing DPRD members and regional heads). Regional Elections must be held at least 2 years and at most 2 years and 6 months after the inauguration of National Election results, beginning from the 2029 elections. The direct consequence of this decision is a transitional period that implies adjustments—extension or curtailment—of the terms of office of regional heads and DPRD members elected in the 2024 elections. This article analyzes the juridical implications of the decision on regional heads' terms of office using the Theory of Constitutionalism and the Theory of Legal Certainty. The research employs a normative method with statutory and case approaches. The findings indicate that this decision contains constitutional engineering that delegates authority to the legislature to regulate the transitional period, while simultaneously creating legal uncertainty that must urgently be addressed through comprehensive legislation.
Pragmatic Analysis of the Influence of Local Culture on Students Language Politeness on Social Media
This study aims to analyze the influence of local culture on students’ language politeness on social media from a pragmatic perspective. The research focuses on how students apply politeness strategies in digital communication and how local cultural values shape their language use in online interactions. This study employed a qualitative descriptive method with a pragmatic approach. The participants consisted of junior high school, senior high school, and vocational school students who actively use social media platforms such as WhatsApp, TikTok, Instagram, and Facebook. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis techniques, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that local culture strongly influences students’ communication styles, particularly in adapting language based on interlocutors and social contexts. Students tend to use indirect expressions, polite markers such as “please,” “sorry,” and “thank you,” and softened criticism to maintain harmony and avoid conflict. In addition, students frequently utilize emojis, abbreviations, slang, and regional expressions such as “rek” and “euy” to express emotional tone, create solidarity, and reduce misunderstanding in digital interaction. The study also shows that different social media platforms affect the form and level of politeness used by students. WhatsApp encourages more personal and adaptive communication, while TikTok promotes shorter, expressive, and trend-based language. Overall, students’ language politeness reflects the interaction between local cultural norms and modern digital communication practices.
pragmatics, language politeness, local culture, social media, digital communication
Dinamika Psikologis Scarcity Message Terhadap Perilaku Impulsive Buying: Peran Mediasi Perceived Value Pada Ekosistem Livestreaming Commerce Shopee Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi mekanisme psikologis yang mendasari perilaku pembelian impulsif dalam fenomena livestreaming commerce. Mengintegrasikan kerangka teori Stimulus-Organism-Response (S-O-R) dan Commodity Theory, penelitian ini menguji pengaruh scarcity message (Stimulus) terhadap impulsive buying (Response) melalui mediasi perceived value (Organism). Melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 responden pengguna Shopee Live, data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Temuan empiris menunjukkan bahwa scarcity message memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value (β = 0.643) dan impulsive buying (β= 0.290). Namun, peran mediasi perceived value ditemukan relatif lemah (β= 0.162), yang mengindikasikan adanya pergeseran mekanisme kognitif dari pemrosesan sistematis menuju pemrosesan heuristik akibat tekanan waktu dan kelangkaan yang masif pada lingkungan livestreaming.
Efisiensi Perizinan dan Digitalisasi Logistik sebagai Strategi Politik Anggaran untuk Meningkatkan PAD Banten
Efisiensi perizinan berbasis digital melalui aplikasi Sipeka dan digitalisasi sektor logistik diposisikan sebagai strategi politik anggaran daerah dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Pembahasan dilakukan melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan perizinan digital meningkatkan transparansi dan percepatan pelayanan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh masalah teknis sistem, kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha. Digitalisasi logistik berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi distribusi, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan integrasi sistem. Integrasi sinergis antara efisiensi perizinan digital dan digitalisasi logistik berpotensi memperluas basis pajak dan retribusi daerah serta memperkuat kapasitas fiskal daerah apabila didukung oleh alokasi anggaran dan tata kelola yang terintegrasi.
Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten
Analisis Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dengan menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar empiris. Penelitian bertujuan menilai sejauh mana desentralisasi fiskal mendorong kemandirian fiskal daerah melalui analisis struktur pendapatan dan belanja, serta mengidentifikasi hambatan yang mengurangi optimalisasi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui telaah dokumen APBD, statistik keuangan daerah, dan literatur nasional mengenai desentralisasi fiskal dan PAD yang dianalisis secara deskriptif dengan model analisis interaktif. Hasil menunjukkan bahwa PAD menyumbang sekitar tiga perempat total pendapatan daerah dan didominasi pajak daerah, mencerminkan kapasitas fiskal yang relatif kuat namun belum sepenuhnya mandiri karena ketergantungan pada transfer pusat masih besar. Dari sisi belanja, porsi utama anggaran masih terserap untuk belanja operasional, sedangkan alokasi belanja modal relatif kecil sehingga ruang fiskal untuk investasi jangka panjang menjadi terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besaran PAD, tetapi juga oleh diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan belanja yang lebih produktif guna memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Banten.
Pengaruh Platform Game Online Terhadap Perilaku Paying Players di Game Supersus
Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan game online sebagai salah satu media hiburan yang populer di berbagai kalangan usia. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul fenomena paying players, yaitu perilaku pemain yang melakukan pembelian item dalam game menggunakan uang nyata. Fenomena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari industri game modern, termasuk pada game Supersus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku paying players pada game Supersus dengan fokus pada pola pembelian, variasi karakteristik pemain, serta upaya pencegahan terhadap perilaku konsumtif yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi kasus. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang pemain Supersus yang berasal dari kelompok usia remaja hingga dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku paying players dipengaruhi oleh dorongan lingkungan sosial, seperti teman bermain, komunitas game, serta strategi pemasaran yang diterapkan oleh pengelola game. Pembelian item dalam game telah dinormalisasi sebagai bagian dari pengalaman bermain dan simbol pencapaian. Namun, perilaku tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti konflik keluarga dan risiko pengeluaran berlebihan, terutama pada pemain usia anak dan remaja. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diperlukan dalam mengawasi dan membimbing penggunaan game online. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku paying players terbentuk dari cara pandang pemain serta strategi pemasaran yang dirancang oleh pengelola game.
Dampak Oversharing pada Hubungan Interpersonal Gen Z terhadap Privasi di Media Sosial
Oversharing, Interpersonal Relationships , Privacy, Social media, Generation Z Munculnya media sosial sebagai bentuk media baru telah mengubah cara Generasi Z berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial kini bukan sekadar alat berbagi informasi, melainkan juga wadah untuk mengekspresikan diri, membentuk identitas, dan mencari validasi dari orang lain. Seiring dengan itu, muncul kecenderungan untuk berbagi informasi pribadi secara berlebihan, yang dikenal sebagai oversharing. Perilaku ini menjadi perhatian karena dapat merusak hubungan antarindividu dan membahayakan privasi, terutama bagi Generasi Z yang tumbuh besar di era digital.Penelitian ini berfokus pada pengaruh oversharing terhadap hubungan interpersonal Generasi Z dan dampaknya terhadap perlindungan privasi di media sosial. Penelitian ini menggunakan konsep oversharing, komunikasi interpersonal, dan media sosial sebagai media baru yang interaktif dan melibatkan partisipasi aktif pengguna. Kerangka teori ini membantu memahami bagaimana intensitas berbagi informasi pribadi dapat mengaburkan batasan antara kehidupan pribadi dan publik, serta bagaimana hal itu memengaruhi dinamika hubungan sosial, termasuk kenyamanan, kepercayaan, kualitas komunikasi, dan potensi perselisihan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui tinjauan pustaka. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah nasional, artikel akademik, dan berbagai sumber literatur yang relevan dengan oversharing, Generasi Z, hubungan interpersonal, dan isu privasi di media sosial. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa oversharing dapat memperburuk kualitas hubungan interpersonal, meningkatkan risiko miskomunikasi dan konflik, serta mengancam privasi individu. Penggunaan media sosial yang intensif juga memperkuat normalisasi oversharing yang didorong oleh kebutuhan akan pengakuan dan validasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital, kesadaran etika dalam menggunakan media sosial, dan kemampuan individu dalam mengelola informasi pribadi demi menciptakan interaksi digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab
Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kualitas Penulisan Akademik Mahasiswa Prodi KPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses berbagai sumber informasi akademik. Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital agar informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara efektif dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi digital terhadap kualitas penulisan akademik mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Subjek penelitian adalah mahasiswa KPI yang telah menempuh mata kuliah Penulisan Akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner untuk mengukur tingkat literasi digital dan dokumentasi untuk menilai kualitas penulisan akademik mahasiswa. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, korelasi, dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh positif terhadap kualitas penulisan akademik mahasiswa. Mahasiswa dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung mampu menyusun tulisan akademik yang lebih terstruktur, menggunakan sumber ilmiah yang relevan, serta menerapkan etika akademik dengan tepat. Dengan demikian, penguatan literasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu penulisan akademik mahasiswa di perguruan tinggi.